Kode Etik Pelayanan

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Semangat Nasionalisme;
4. Mengutamakan Kepentingan Negara di atas Kepentingan Pribadi atau golongan;
5. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. Bertanggung jawab;
10. Berintegritas;
11. Santun dan ramah;
12. Berjiwa melayani.

II. HAK PETUGAS PELAYANAN

1. Petugas Pelayanan mempunyai hak yang melekat pada dirinya dengan peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
2. Petugas Pelayanan mempunyai hak sesuai dengan yang ditetapkan dalam materi kontrak kerja/Perjanjian antara yang bersangkutan dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang.

III. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai;
5. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
8. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
9. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
10. Menggunakan dan memelihara barang-barang Milik Negara dengan sebaik-baiknya;
11. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
12. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian layanan;
13. Memberikan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal permohonan pengajuan layanan;
14. Menyelesaikan pelayanan dan standar operasional prosedur.

IV. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun dari masyarakat yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/ pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Melakukan pungutan dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
4. Meminta imbalan/baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
5. Melakukan tindakan /ucapan memberikan layanan mengharapkan pemberian imbalan;
6. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
7. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
8. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan/ jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain;
9. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan(conflict of interest) dan menghalangi jalannya tugas kedinasan;
10. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala narkotika dan atau minuman keras dan obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
11. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat, pegawai, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya.